Aria Bima Minta Kesejahteraan Seluruh Karyawan di Lingkungan DPR Diperhatikan

17-10-2017 / KOMISI VI
[Aria Bima memberikan instruksi kepada pimpinan DPR RI tentang kesejahteraan karyawan Setjen DPR RI, Selasa (17/10). foto: Jayadi/Jy
 
Institusi kerja dan karyawan pada hakekatnya saling membutuhkan, karyawan adalah asset karena tanpa adanya sumber daya manusia maka institusi kerja tidak akan bisa berjalan, begitu juga karyawan tidak dapat menunjang kesejahteraan hidupnya tanpa adanya institusi kerja sebagai tempat mencari nafkah sekaligus implementasi dari disiplin ilmu, dan kemampuan yang mereka miliki sendiri. 
 
 
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima meminta kepada Kesekjenan DPR RI dan BURT agar memperhatikan kesejahteraan para karyawan di lingkungan DPR RI. "Untuk karyawan di lingkungan sekitar DPR, mohon antara gaji dan tunjungan kesehatan dan pendidikan anak-anaknya diperhatikan. Mulai dari Pamdal, cleaning service hendaknya mendapat gaji yang layak sesuai standar kemanusiaan," tandas Aria dalam rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Selasa (17/10/2017). 
 
 
Anggota Komisi VI DPR RI ini mengingatkan, bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya, peningkatan kesejahteraan yang dia maksud seharusnya bisa dimulai di dalam lingkungan yang terdekat. "Yang masih outsourcing, kesehatan juga sulit masuk ke klinik kita. Ini di lingkaran kita yang memperjuangkan berbagai hal berkenaan dengan kesejahteraan rakyat," papar Aria. 
 
 
Seyogyanya kebutuhan dan kesejahteraan karyawan menjadi perhatian, tidak selayaknya tuntutan kewajiban dengan berbagai macam beban pekerjaan tidak sebanding dengan apresiasi yang didapat. Begitu pula dengan karyawan jangan hanya menuntut hak mereka tetapi pekerjaan dan tanggung jawab sebagai karyawan tidak diselesaikan. (eko,mp)
BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...